Fondasi keamanan siber itulah yang harus dioptimalkan agar ketahanan keamanan siber di Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ancaman siber.
Baca selengkapnyaCloud Computing Indonesia bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selenggarakan rangkaian kegiatan CyberHub Fest 2021 yang terdiri atas webinar dan workshop guna tingkatkan literasi mengenai keamanan siber.
Baca selengkapnyaKebocoran dan penyalahgunaan data menjadi hal yang sering terjadi saat menggunakan ruang siber. Maka dari itu, perlu mengambil langkah preventif yang melibatkan berbagai pihak untuk mencegah serangan siber terjadi.
Baca selengkapnyaTrend Micro adakan konferensi keamanan cloud bertajuk CLOUDSEC pada 24-26 November 2020 mendatang guna mendorong transformasi digital. Acara ini mengundang berbagai pembicara yang ahli di bidang bisnis dan teknologi.
Baca selengkapnyaDalam mengurangi risiko serangan siber di lingkungan pemerintahan, BSSN membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
Baca selengkapnya
Untuk memudahkan masyarakat mengenal teknologi cloud, maka Disruptive Tech ASEAN telah memilih 8 Orang Influencer ASEAN Linkedin Cloud Terbaik 2020.
Baca selengkapnyaAsosiasi Cloud Computing Indonesia menyatakan keberadaan Google Cloud akan membuat persaingan pasar komputasi awan (cloud computing) di Indonesia semakin ramai. Ketua Umum ACCI, Alex Budiyanto mengatakan jika pemerintah terlalu pro-investasi dan pro-asing, maka akan menyulitkan penyedia layanan lokal untuk bisa bersaing.
Baca selengkapnya
Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah yang menggantikan PP 82/2012 menjadi PP 71/2019 yang baru mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) pada 22 oktober lalu. peraturan ini dianggap mengancam industri cloud computing lokal.
Baca selengkapnyaPresiden Joko Widodo secara resmi melantik Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Ketua Umum ACCI, Alex Budiyanto berharap ia dapat lebih mendahulukan kedaulatan negara.
Baca selengkapnyaPemerintah telah mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah Nomer 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Peraturan tersebut telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dirjen Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan beleid telah resmi resmi terdata sebagai aturan terbaru di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH).
Baca selengkapnya